Menjadi Pemilih Rasional

Layaknya jamur di musim penghujan, kontestasi popularitas sejumlah politisi kian mewabah. Tak ayal lagi, media massa mulai dari pesawat televisi, internet, koran, majalah, buletin hingga radio menjadi pilihan. Para politikus riak-riak mulai mempopulerkan jati diri dan partainya. Berlagak layaknya pahlawan, mereka berkoar-koar membela hak rakyat. Bahkan tak sedikit mereka yang tiba-tiba bermuka sendu-sedan, meratapi nasib kaum papa.

Tak hanya itu, di kampung-kampung pun para politisi tebar pesona. Mereka giat berkampanye, sedikit dibumbui turnamen-turnamen olah raga dan pasar murah. Menu menarik lainnya, adalah jajanan artis ibu kota yang disuguhkan cuma-cuma. Para artis seolah menjadi bumbu penyedap rasa. Mereka direkrut menjadi juru kampaye dan tim sukses sejumlah partai.

Rupanya, logika kampanye para politikus kita, dari masa ke masa tetaplah sama. Tetap kekeh (bertahan) pada etika lama, yakni suka membual. Janji manis berbalutkan kain kedustaan pun jadi pilihan. Para calon pemimpin, elit politik, dan tim sukses dengan asyiknya memproduksi ribuan janji dan harapan baru. Tak ayal lagi, kampaye layaknya pepesan kosong dan lenong bocah. Untungnya, konstituen di Indonesia, tetap lugu dan mudah percaya. Diperparah pula mereka mulai terjangkit penyakit lupa.


Politik Etis

Itulah sikap yang cukup bijak, dapat diperagakan para elit politik saat ini. Di tengah himpitan perekonomian dan menguatnya kompleksitas persoalan hidup masyarakat, sehingga perhelatan Caleg dan Pilpres 2009 hendaknya dijadikan wahana berkhidmat demi kesejahteraan umat. Bukan malah menjadi ajang tipu-daya, adu kekuatan, bermufakat bersama untuk memanfaatkan kebodohan dan kemiskinan rakyat.

Politik etis ala Van Deventer (1901), penebus dosa atas bumi pertiwi agaknya tepat diperagakan kembali. Berlangsungnya eksploitasi model baru, yang diperagakan para pemimpin pribumi dari rezim ke rezim, hendaknya diakhiri dengan santun. Sudah saatnya, elit partai tak hanya memikirkan kemenangan partai an-sich, melainkan bergeser pada paradigma "demi" kemenangan rakyat (konstituen). Jelasnya, kala keadilan ekonomi, keadilan sosial, kemakmuran dan kesajahteraan rakyat menjadi tujuan. Meminjam bahasa agama, terciptanya tatanan kehidupan baldatun tayyibatun warabbun ghofuur. Itulah, barometer kemenangan rakyat yang sesungguhnya. Persoalannya, apakah mungkin hal itu bisa diwujudkan?

Jawabnya, tentu saja mungkin. Asalkan, ada kemauan dan keberanian rakyat. Bukankah alam demokrasi, segalanya berada di tangan rakyat? Untuk itu, dibutuhkan rekayasa sosial. Praktisnya, rakyat harus berani memaksa elit politik agar patuh pada konstituen, sehingga setidaknya ada tiga hal untuk merealisasikan semua itu.

Pertama, menjadi pemilih yang cerdas. Ukuran kecerdasan pemilih, tentu bukan menginduk pada klasifikasi pendidikan. Melainkan bertumpu pada sejauh mana pemilih memahami visi-misi, tujuan, dan rencana strategik (masterplan) calon pemimpin.

Tipologi pemilih semacam ini, biasa disebut dengan istilah pemilih visioner. Dengan kata lain, pemilih yang mengetahui secara jelas akan kematangan calon pasangan tertentu. Minimal mengetahui rencana apa yang akan dilaksanakan, jika nantinya ia terpilih. Konsekuensi logisnya, pembandingan konsep kepemimpinanlah menjadi kata kunci. Sehingga semakin tinggi keberpihakan calon pemimpin terhadap rakyat, maka semakin tinggi pula kepercayaan rakyat kepadanya. Sebaliknya, semakin rendah keberpihakan calon pemimpin terhadap kepentingan rakyat, dipastikan ia akan ditinggalkan konstituennya.

Kedua, membuat kontrak sosial. Seiring perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menuju era kematangan, maka hendaknya pemilih mulai selektif dalam menjatuhkan pilihannya. Sudah saatnya, pemilih rasional melakukan kontrak sosial. Kontrak tersebut, diajukan kepada calon pemimpin dan caleg yang akan dipilihnya. Persoalannya, jika kontrak sosial tersebut terlaksana. Apakah ia mempunyai payung hukum yang kuat? Bisakah digunakan konstituen untuk meng-impeachment sang pemimpin, ketika ia mengingkari janji? Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) atau lembaga terkait diharapkan dapat mengambil inisiatif untuk membuat mekanisme payung hukum kontrak sosial tersebut, sehingga pelbagai kontrak sosial yang dibuat rakyat, tidak begitu saja menguap tanpa makna.

Ketiga, pemilih tak mudah lupa. Wabah penyakit pelupa yang menular di kalangan pemilih, terutama golongan pemilih kelas menengah ke bawah harus segera diobati. Pasalnya, jika dibiarkan akan semakin menyuburkan benih-benih kedustaan para penguasa terpilih. Di sisi yang sama, komitmen pemilih untuk tak mudah melupakan pengingkaran janji rezim terpilih, bermanfaat sebagai senjata terakhir dari buah ketidak-percayaan pemilih terhadap figur atau mesin politik partai yang mengusungnya.

Terakhir, bagi pemilih di akar rumput (grass root) jangan mudah terperdaya menyikapi fenomena politik tebar pesona para elit partai saat ini. Tetaplah teguh memegang sikap selektif dan rasional. Bukankah itu, merupakan salah-satu sikap terbaik yang bisa kita lakukan? Semoga elit politik kita, mempunyai kemauan mengubah tabiat buruknya, untuk tidak mendustai rakyat.

Sumber : www.kabarindonesia.com